GERAKAN SOSIAL DAN PARTAI POLITIK

1.                    Latar Belakang

Gerakan social atau gerakan massa, atau dapat juga disebut gerakan informal, merupakan fenomena penting dalam sejarah pertumbuhan dan kemajuan bangsa-bangsa. Hampir semua peristiwa besar dan mengubah sebuah tatanan, baik itu politik, ekonomi maupun social budaya, sering kali bermula dan mendapat momentum melalui sebuah gerakan social.

Gerakan sosial itu menurut perspektif politik juga dikenal dengsn sebutan people power. Salah satu contohnya adalah Perancis. Perubahan yang terjadi kala itu berewal dari revolusi sosial yang berbentuk gerakan massa, yang dikenal dengan revolusi Perancis 1789. Pada saat itu, rakyat berbondong-bondong melawan kesewenangan yang dilakukan oleh raja, dan meruntuhkan penjara bastille, yang merupakan lambang kekeuasaan otoriter. Bastille jatuh, berikut dengan dieksekusinya Louis VI dan Antoniette. Setelah menjadi revolusi penting, kemudian Perancis berubah haluan, dari negara yang menganut sistem monarki absolut, berubah menjadi negara yang demokratis.

2.                    Gerakan Sosial

1.            Pengertian

Gerakan social (social movement) adalah aktifitas social berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu social atau politik dengan melaksanakan, menolak atau mengkampanyekan sebuah perubahan social. Selain itu gerakan social juga merupakan perilaku kolektif yang ditandai dengan kepentingkan bersama dan tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah ataupun untuk mempertahankan masyarakat dan institusi yang ada didalamnya.

Gerakan social tidak bersifat terus-menerus karena memiliki siklus hidup kurang lebih sebagai berikut: diciptakan, tumbuh, pencapaian sasaran akhir atau berikut kegagalannya, terkooptasi dan kehilangan semangat.

2.            Macam-macam Gerakan Sosial

Ada bermacam macam gerakan sosial. Meskipun semua ini diklasifikasikan sebagai jenis gerakan yang berbeda dan sebuah gerakan tertentu mungkin mengandung elemen-elemen lebih dari satu jenis gerakan.

a.            Gerakan Protes

Gerakan protes adalah gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara industri. Di Amerika Serikat, misalnya, gerakan ini diwakili oleh gerakan hak-hak sipil, gerakan feminis, gerakan hak kaum gay, gerakan antinuklir, gerakan perdamaian. Gerakan protes sendiri masih bisa diklasifikasikan menjadi dua, gerakan reformasi atau gerakan revolusioner. Sebagian besar gerakan protes adalah gerakan reformasi, karena tujuannya hanyalah untuk mencapai reformasi terbatas tertentu, tidak untuk merombak ulang seluruh masyarakat.

Gerakan reformasi merupakan upaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Gerakan ini, misalnya, menuntut adanya kebijaksanaan baru di bidang lingkungan hidup, politik luar negeri, atau perlakuan terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Gerakan mahasiswa 1998 di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Sedangkan gerakan revolusioner adalah bertujuan merombak ulang seluruh masyarakat, dengan cara melenyapkan institusi-institusi lama dan mendirikan institusi yang baru.

Gerakan revolusioner berkembang ketika sebuah pemerintah berulangkali mengabaikan atau menolak keinginan sebagian besar warganegaranya atau menggunakan apa yang oleh rakyat dipandang sebagai cara-cara ilegal untuk meredam perbedaan pendapat. Seringkali, gerakan revolusioner berkembang sesudah serangkaian gerakan reformasi yang terkait gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Gerakan mahasiswa 1998 belum mencapai tahapan ini.

b.            Gerakan Regresif atau disebut juga Gerakan Resistensi

Gerakan Regresif ini adalah gerakan sosial yang bertujuan membalikkan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan protes. Misalnya, adalah gerakan antifeminis yang menentang perubahan dalam peran dan status perempuan. Contoh lain adalah gerakan moral, yang menentang tren ke arah kebebasan seksual yang lebih besar. Bentuk gerakan regresif yang paling ekstrem adalah Ku Klux Klan dan berbagai kelompok neo-Nazi, yang percaya pada supremasi kulit putih dan mendukung dipulihkannya segregasi rasial yang lebih ketat.

c.            Gerakan Religius

Gerakan religius dapat dirumuskan sebagai gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal yang gaib (supernatural), yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan. Kategori luas ini mencakup banyak sekte, bahkan mencakup sejumlah gereja yang relatif terlembagakan, yang juga menentang beberapa elemen dari agama atau kultur yang dominan.

d.            Gerakan Komunal atau ada juga yang menyebut Gerakan Utopia

Gerakan komunal adalah gerakan sosial yang berusaha melakukan perubahan lewat contoh-contoh, dengan membangun sebuah masyarakat model di kalangan sebuah kelompok kecil. Mereka tidak menantang masyarakat kovensional secara langsung, namun lebih berusaha membangun alternatif-alternatif terhadapnya. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti: membangun rumah kolektif, yang secara populer dikenal sebagai komune (communes), di mana orang tinggal bersama, berbagi sumberdaya dan kerja secara merata, dan mendasarkan hidupnya pada prinsip kesamaan (equality).

e.            Gerakan Perpindahan.

Orang yang kecewa mungkin saja melakukan perpindahan. Ketika banyak orang pindah ke suatu tempat pada waktu bersamaan, ini disebut gerakan perpindahan sosial (migratory social movement). Contohnya: migrasi orang Irlandia ke Amerika setelah terjadinya panen kentang, serta kembalinya orang Yahudi ke Israel, yang dikenal dengan istilah Gerakan Zionisme.

f.             Gerakan Ekspresif

Jika orang tak mampu pindah secara mudah dan mengubah keadaan secara mudah, mereka mungkin mengubah sikap. Melalui gerakan ekspresif, orang mengubah reaksi mereka terhadap realitas, bukannya berupaya mengubah realitas itu sendiri.

Gerakan ekspresif dapat membantu orang untuk menerima kenyataan yang biasa muncul di kalangan orang tertindas. Meski demikian, cara ini juga mungkin menimbulkan perubahan tertentu. Banyak ragam gerakan ekspresif, mulai dari musik, busana, sampai bentuk yang serius, semacam gerakan keagamaan dan aliran kepercayaan. Lagu-lagu protes pada tahun 1960-an dan awal 1970-an diperkirakan turut menunjang beberapa reformasi sosial di Amerika.

g.            Kultus Personal

Kultus personal biasanya terjadi dalam kombinasi dengan jenis-jenis gerakan lain. Gerakan sosial jenis ini berpusat pada satu orang, biasanya adalah individu yang kharismatis, dan diperlakukan oleh anggota gerakan seperti dewa. Pemusatan pada individu ini berada dalam tingkatan yang sama seperti berpusat pada satu gagasan. Kultus personal ini tampaknya umum di kalangan gerakan-gerakan politik revolusioner atau religius.

3.            Faktor Penyebab Gerakan Sosial

Penjelasan yang sering dikemukakan mengaitkan gerakan sosial dengan deprivasi ekonomi dan social seperti yang telah dikemukakan oleh Giddens (1990), Kornblum (1988), Light, Keller, dan Calhoun (1989). Menurut penjelasan ini orang melibatkan diri dalam gerakan social karena menderita deprivasi (kehilangan, kekurangan, penderitaan), misalnya dibidang ekonomi (seperti hilangnya peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan papan).

Para penganut penjelasan ini merujuk pada fakta bahwa gerakan social dalam sejarah didahului dengan deprivasi yang disebabkan oleh factor seperti kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok. Beberapa ahli orang sosiolog, seperti misalnya James Davies kurang sependapat dengan penjelasan deprivasi semata-mata. Mereka mununjuk pada fakta bahwa gerakan sosial sering muncul justru pada saat masyarakat menikmati kemajuan dibidang ekonomi.

Oleh sebab itu dirumuskanlah penjelasan yang memakai konsep deprivasi korelatif. James Davies mengemukakan bahwa meskipun tingkat kepuasan masyarakat meningkat terus, namun mungkin saja terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan adanya keadaan nyata yang dihadapi seperti kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan yang diinginkan masyarakat dengan apa yang diperoleh secara nyata. Kesenjangan ini dinamakan kesenjangan korelatif. Apabila kesenjangan ini mulai semakin melebar sehingga melewati batas toleransi masyarakat, misalnya karena pertumbuhan ekonomi dan sosial diikuti dengan kemacetan atau bahkan kemunduran mendadak. Faktor Penyebab Gersospol, menurut Rafael Raga Maran (2001) ada dua pendekatan yang menyebabkan gerakan social politik.

a.            Pendekatan konflik (Banyak diilhami pemikiran Karl Marx. Kelas bawah merasa diekploitir oleh majikan, mereka tetap miskin namun majikan tetap kaya. Kelas pekerja menemukan kesadaran sosial, berintrekasi, dan bersatu menggulingkan kapitalisme untuk mencapai cita-cita masyarakat komunis: sama rasa-sama rata. Tapi pendekatan ini, menurut James Davies tidak selamanya harus berakhir dengan masyarakat komunis, bisa juga masyakarat modern, dll.).

b.            Pendekatan mobilisasi sumber daya

·                     Kesadaran bahwa perubahan sosial yang menjadi cita-cita gerakan sosial sangat ditentukan oleh mobilisasi sumber daya yang meliputi faktor struktural, ketersediaan sumber daya khusus, jaringan relasi, dll.

·                     Ketidakpuasan atau kekurangan diyakini bersifat konstan dan bisa menimpa seluruh masyakarat modern, kapitalis, dan komunis.

Kartasapoetra dan Kreimers (1987)

1.            Keadaan gelisah atau kacau.

2.            Mendapatkan daya gerak dari ketidakpuasan kehidupan sekarang.

3.            Mendapatkan daya gerak dari keinginan mewujudkan sistem kehidupan baru.

Robert Mirsel (2004)

1.            Adanya interpretasi individu dan kolektif terhadap masalah-masalah sosial yang harus diatasi bersama (teori ketegangan sosial).

2.            Gerakan masyarakat diyakini memajukan demokrasi dan persamaan (teori pilihan rasional) .

3.            Gerakan masyarakat diyakini mendorong proses pembentukan identitas kolektif baru (teori psikologi sosial).

Faktor Umum Penyebab Gerakan Sosial Politik.

·                     Faktor Internal

1.            Ketidakpuasan

2.            Frustasi

3.            Gelisah

4.            Persamaan nasib

5.            Keyakinan kerja sama mengadakan perubahan

6.            Status.

·                     Faktor Ekternal

1.            Eksploitasi elit/kelas

2.            Daya tarik/bayangan sistem kehidupan baru

3.            Identitas kolektif baru

4.            Demokrasi

5.            Ideologi baru

6.            Sistem politik, sosial, ekonomi baru.

A.           Partai Politik

1.            Pengertian

Mendefinisikan pengertian partai politik bukanlah pekerjaan yang mudah, karena para ahli yang mempelajari partai-partai politik cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda. Secara umum partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok yang teroganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan.

Selain pengertian umum tersebut ada pula beberapa pengertian partai politik menurut pandangan beberapa ahli politik.

a.            Carl J. Friederich

Partai politik adalah suatu kelompok manusia yang diorganisasikan secara stabil dengan tujan mengamankan atau memelihara penguasaan para peminpinya atas suatu pemerintahan dengan demikian dapat memberikan anggota-anggotanya keuntungan-keuntungan serta kelebihan-kelebihan ideal dan material.

b.            R.H Soltou

Partai poitik adalah suatu kelompok warga Negara yang lebih terorganisir yang bertindak sebagai suatu unit politik dan yang berdasrkan penggunaan kekuatan voting, mereka bermaksud mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan-kebijakan umum mereka.

2.            Fungsi partai politik

a.            Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Fungsi ini terkait erat dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini suatu partai politik dituntut untuk mampu melakukan komunikasi vertical. Tetapi untuk itu, partai politik pertama-tama hendaknya mampu menjadi wahana berlangsungnya komunikasi horizontal. Yang dimaksud adalah komunikasi antar warga atau antar kelompok dalam suatu masyarakat. Melalui proses komunikasi horizontal berbagai pendapat dan aspirasi politik yang berkembang dikalangan masyarakat luas dapat diserap dan ditampung oleh para peminpin partai politik yang bersangkutan. Mereka ini yang kemudianmerumuskan secara baik dan benar pendapat-pendapat serta aspirasi-aspirasi tersebut, untuk selanjutnya disalurkan ke pemerintah.

b.            Partai politik sebagai sarana sosialisai politik

Sosialisasi politik merupakan suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan politik, agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik fungsi yang diharapkan dari partai politik untuk melakukan fungsi sosialisasi politik, pada kebanyakan negara Eropa Barat dan Amerika Utara dijalankan dengan baik. Namun  realisasi politik di Indonesia  berbeda kebanyakan partai politik yang ada tidak melakukan fungsi sosialisasi politik. Kebanyakan partai berbasis pada masa yang mengembang,di mana massa diperlukan hanya pada saat pemilihan legislatif ( akan ) dilakukan.

Sosialisasi politikmerupakan kegiatan yang berbiaya tinggi, karena untuk melaksanaknan pelan massa, menarik massa untuk berkumpul, dan membujuk massa untuk betah menerima nilai dan pandangan partai harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, oleh sebab itu sukar diramalkan kemenangan suatu partai politik pada suatu daerah pemilihan dikarenakan visi, misi, tujuan, platform, agenda dan program.

c.            Partai politik sebagai sarana partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan turut ambil bagian, ikut serta, atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang , berhubungan dengan kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan publik (public life), pemerintahan (gofermment), negara (state), konflik dan resolusi konflik (conflict and conflict resolution), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decision making), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Jika partai politik diharapkan sebagai sarana partisipasi politik, maka partai politik seyogianya menciptakan suatu mekanisme di mana kebijakan dan pengambilan keputusan para anggota legislatif dari partainya mengikutsertakan aspirasi, keinginan dan harapan para konstituen, simpatisan, dan kader partai mereka.

Dengan kata lain, semua kebijakan dan pengambilan keputusan  partai berbasis aspirasi dan suara rakyat. Sehingga kedaulatan rakyat tersebut masih berada di tangan rakyat. Jika tidak, kedaulatan rakyat direduksi di tangan orang atau kelompok yang mewakili rakyat. Apbila hal yang disebutkan terakhir itu terjadi, maka penyalahgunaan kekuasaan rakyat (abuse of power) dilakukan oleh orang yang dipercayai oleh rakyat.

Aturan perundangan tidak pernah diciptakan untuk mengatur terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang tua atau kelompok yang mewakili rakyat tersebut. Tidak ada aturan yang mengatur untuk mencabut mandat rakyatkepada wakil rakyat oleh rakyat, kecuali tercabut dengan sendirinya karena masa jabatannya habis.

d.            Partai politik sebagai sarana perekrutan politik

Perekeutan politik merupakan suatu proses melakukan pemilihan, pengangkatan dan penetapan sehingga seseorang atau kelompok orang untuk jabatan politik dan  pemerintahan. Semua partai politik melakukan proses perekrutan politik. Adapun di indonesia, proses perekrutan politik dilakukan oleh kebanyakan partai hanya ada pada saat menjelang pemilihan umum

e.             Partai politik sebagai sarana persuasi dan represi politik

            Persuasi adalah suatu proses mempengaruhi orang lain, sehingga melakukan, melaksanakan atau mengubah sesuatu seperti yang diharapkan oleh pemberi pesan ( pemgirim / sumber ).

Represi politik merupakan suatu proses tekanan terhadap orang lain sehingga melakukan, melaksanakan/mengubah sesuatu seperti yang diharapkan oleh pelaku pembuat tekanan ( partai politik ). Sebagai Sarana Mobilisasi Politik. Mobilisai politik merupakan proses pengerahan massa dalam proses-proses politik.

f.             Partai politik sebagai Sarana Mobilitas sosial

Mobilitas sosial merupakan suatu proses gerakan naik turun individu atau kelompok dalam suatu penjenjangan sosial (hierarki sosial).

g.            Partai politik sebagai Kendaraan Politik

Kendaraan politik menunjuk suatu proses dimana seseorang melakukan, suatu perjalanan politik, ingin bersaing untuk mendapatkan jabatan politik sebagai gubernur, bupati atau gubernur, membutuhkan suatu kendaraan. Kendaraan tersebut berupa partai politik yang memiliki representasinya di parlemen. Dalam fenomena perpolitikan di indonesia, terdapat dua jenis kendaraan politik yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan sewa. Kendaraan pribadi merupakan partai politik yang hanya bisa digunakan oleh anggota atau kaderpartai politik itu sendiri. Jika ingin dipakai, maka kendaraan tersebut disenergikan dengan kendaraan lain sehingga kendaraan yang ada bisa digunakan secara utuh untuk menuju persaingan merebut posisi jabatan gubernur, bupati atau walikota.

Adapun kendaraan sewa merupakan partai politik yang bisa digunakan oleh siapa saja oleh penyewa. Siapa penyewa yang bisa menggunakannya tergantung penawaran yang dilakukan. Semakin tinggi tawaran yang diberikan, maka semakin besar kemungkinan seseorang memperoleh kendaraan tersebut. Konsekwensi logis dari itu adalah loyalitas terhadap partai yang mencalonkan sangat tipis, bahkan tidak ada sama sekali. Karna para penyewa beranggapan bahwa mereka telah menyawa kendaraan, setelah sampai ke tujuan, yaitu kedudukan sebagai gubernur, bupati, atau walikota. Maka putuslah hubungan antara penyewa dan pemilik kendaraan alias partai politik.

h.            Partai pollitik sebagai Bunker Politik

Bunker politik dimaksud disini adalah suatu tempat perlindungan terhadap terpaan dan kosekuensi aktivitas politik sebagai politisi atau pejabat publik seperti materi, gubernur, bupati, wali kota, atau anggota parlemen. Partai politik sebagai bunker politik telah lama berkembang di rebuplik ini.

3.            Terbentuknya Partai Politik

a.            Atas Dasar Primordialisme

Latar belakang primordialisme dapat menjadi dasar pembentukan tipologi partai politik yaitu :

1.            Partai Kelas Sosial

Partai dibentuk oleh persamaaandalam kelas sosial tertentu. Partai terbentuk oleh karena masyarakat membedakan antara kelas pekerja sehingga terbentuklah partai buruh dengan kelas aristokrat sehingga muncullah partai konservatif.

2.            Partai Bagama

Partai dikonstruksi atas dasar kesamaan dalam agama tertentu.

3.            Partai Etnisitas

Partai dibangun atas kesamaan etnisitas seperti suku bangsa, bahasa,  daerah/regionalitas atu budaya tertentu.

b.             Atas Dasar Rujukan Agama

Secara khusus rujukan agama dapat pula dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu tipologi partai politik.

1.            Partai Agama

Partai politik dibangun atas dasar rujukan agama yang dianut oleh masyarakat. Tujuan dibangunnya partai jenis ini adalah untuk memperjuangkan ideologi dan kepentingan agama mereka dalam konstilasi politik yang ada. Dalam perkembangannya antara partai agama dengan bukan partai agama tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Misalnyaa antara partai agama kristen CDU dan partai sosialis SDP di jerman tidak terlihat perbedaan yang sangat berarti.

Pada suatu waktu mereka melakukan koalisi. Demikian juga dengan beberapa partai agama di indonesia, juga tidak tampak perbedaannya antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara partai yang mengaku  berbasis  agama, misalnya, tidak berbeda dengan partai yang tidak menggunakan label agama, terutama berkait dengan perilaku individual anggotanya di parlemen. Perbedaan antara partai yang berbasis agama dan bukan agama akan terlihat bila di parlemen dibicarakan tentang rancangan undang-undang yang terkait atau berhubungan dengan isu agama. Sehingga terkesan bahwa ideologi agama tersebut sekedar cantelan.

2.            Partai Sekuler

Pada negara sekuler di mana identitas keagamaan tidak boleh ditampilakan di ruang publik tertentu, maka partai yang boleh di hadiri di sana adalah partai yang tidak menghubungkan antara agama  dan negara. Neegara yang relatif keras menganut sekuler adalah negara-negara komunis dan perancis.

3.            Partai Netral

Partai netral melihat bahwa ideologi agama tidak begitu signifkan diangkat menjadi ideologi partai. Agama dipandang perlu di perlukan namun bukan satu-satunya perlu diperhatikan.bagai mana posisi agaama pada negara akan berpengaruh pada bagaimana partai politik memosisikan agama . pada negara yang menegaskan sekuler merupakan ideologi negara, maka simbol agama di ruang publik diharapkan minimal.dengan demikian suatu hal yang di  tabu apabila partai mencantumkan agama sebagai ideologi partai. Adapun jika tidak ada penegasan konstitusional bahwa sekuler merupakan negara , maka dimungkinkan agama digunakan ideologi oleh partai politik, sebaliknya jika secara konstitusional dinyatakan bahwa agama merupakan ideologi agama, maka partai tidak akan mencantumkan sekuler sebagai ideologi partai. Namun bisa saja muncul partai netral seperti yang dikemukakan di atas pada negara sekuler maupun negara berideologi agama.

( Dari Berbagai Sumber )