MAKALAH PROSES KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.           Latar Belakang Permasalahan

         Salah satu yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia mampu menerapkan komunikasi secara baik antar sesamanya. Tujuan dari berkomunikasi pada dasarnya, untuk mengutarakan maksud seseorang kepada orang lain.

       Diantara bahasan yang menonjol dalam kajian Komunikasi Politik adalah menyangkut isi pesan. Bahasan ini sama pentingnya dari bahasan komunikator, media, khalayak dan efek komunikasi politik. Dalam beberapa literatur disebutkan, inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh. Urgensinya dalam suatu sistem politik tidak diragukan lagi, karena komunikasi politik terjadi saat keseluruhan fungsi dari sistem politik lainnya di jalankan. Karena dalam perkembangannya media massa banyak digunakan sebagai medium penyampaian pesan yang sangat diminati, maka bahasan ini secara spesifik mengamati propaganda politik melalui media massa. Dan juga periklanan sebagai bentuk persuasive yang dilakukan oleh komunikator politik untuk merebut citra diri sang politisi dari public.

           Penting sekali kemudian menerapkan komunikasi yang baik dalam kehidupan politik. Salah satunya memahami konteks berpolitik itu sendiri, dimana akan ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada konstituen dan itu memerlukan strategi komunikasi politik yang baik.

I.2.           Rumusan Permasalahan

                Yang menjadi rumusan dalam makalah ini adalah yang menyangkut kepada terutama kepada :

1.             Politik

2.             Pengertian Politik Secara Umum

3.             Pengertian Politik menurut Para Ahli

                4.             Teori Tentang Politik

5.             Politik Di Indonesia

6.             Sistem Politik Di Indonesia

7.             Landasan Politik Indonesia

8              Politik Indonesia saat ini

                9              Pengertian Komunikasi Politik

10.           Komunikasi Politik Menurut Para Ahli

11.           Teori Tentang Komunikasi Politik

12.           Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik

13.           Sejarah Komunikasi Politik di Indonesia

14.           Komunikasi Politik sebagai Sebuah Proses Politik

15.           Penerapan Proses Komunikasi Politik

16.           Pengaruh Komunikasi Politik pada situasi Politik

                17.          Peran Media Massa Pada Proses Komunikasi Politik

18.           Strategi Proses Komunikasi Politik Indonesia

19.           Contoh proses Komunikasi Politik Indonesia

20.           Saluran Komunikasi Politik

BAB II

PEMBAHASAN

II.1              Politik

Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

-       politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

-       politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara

-       politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

-       politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik

II.1.1          Pengertian Politik Secara Umum

Polis dan teia merupakan asal kata politik dari bahasa Yunani. Polis berarti kesatuan masyarakat dan teia berarti urusan. Jadi politeia atau politik adalah kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik dalam bahasa Inggris disebut politics.

Kita sering mendengar yang namanya politik tapi ada banyak juga orang tidak mengerti apa sebenarnya pengertian politik tersebut, Kalau kita tinjau dari asal kata politik itu berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” dimana artinya adalah negara kota, dan dari kata polis tersebut bisa didapatkan beberapa kata,  diantaranya :

    politikpolities => warga negara

    politikos => kewarganegaraan

    politike episteme => ilmu politik

    Politicia => pemerintahan Negara

Jadi kalau kita tinjau dari asal kata tersebut pengertian politik secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya.

Namun banyak versi dari pengertian politik tersebut, diantaranya :

-       Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

-       Politik adalah bermacam2 kegiatan dari suatu sistem politik (negara) yg menyangkut proses menentukan tujuan2 dari sistem indonesia dan melaksanakan tujuan2 itu (Mirriam Budiharjo)

-       Politik adalah perjuangan utk memperoleh kekuasaan / teknik menjalankan kekuasaan2 / masalah2 pelaksanaan dan kontrol kekuasaan / pembentukan dan penggunaan kekuasaan (Isjware)

-       Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yg dilembagakan dalam bermacam2 badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik (Sri Sumantri)

-       Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles)

-       Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

-       Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

-       Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Jadi Politik adalah suatu rangkaian asas, cara, keadaan, prinsip, alat, dan jalan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki (baca juga pengertian politik menurut para ahli). Politik dan kebijakan atau politics and policy mempunyai hubungan yang timbal balik serta erat. Politik memberikan asas, jalan, medan dan arahnya, sedangkan kebijakan (policy) memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, arah, dan jalan tersebut sebaik-baiknya.

II.1.2          Pengertian Politik menurut Para Ahli

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Negara kota.  Secara etimologi kata politik masih berhubungan erat dengan kata politis yang bearti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Para tokoh memiliki sudut pandang yang beragam mengenai pengertian dari politik. berikut ini adalah beberapa definisi mengenai politik menurut para ahli :

1.             Andrew Heywood,

politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

2.             Roger  F.Soltau,

politik adalah ilmu yang mempelajari Negara,tujuan-tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut serta hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta Negara lain.

3.             Robert,

politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.

4.             W.A Robson,

politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

5.             Paul Janet,

politik adalah ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan

6.             Harold Laswell,

politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

7.             Ramlan Surbakti,

politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan  kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

8.             F.Isjwara,

politik adalah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.

9.             Kartini Kartolo,

politik adalah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat.

10.          Cheppy H.Cahyono,

politik adalah macam-macam kegiatan dalam system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut

11.          Carl Schmidt,

politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan-keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak

12.          Litre,

politik adalah ilmu memerintah dan mengatur Negara

13.          Sri Sumantri,

politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik

14.          Wilbur White,

politik adalah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk dan proses-proses Negara dan pemerintah

15.          Ossip K.Flechteim,

politik adalah ilmu social yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi Negara

16.          Seely dan Stephen Leacock,

politik adalah ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan

17.          Adolf Grabowsky,

politik adalah menyelidiki Negara dalam keadaan bergerak

18.          Aristoteles,

politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama

19.          Ibnu Aqil,

politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah SAW

20.          Rod Hague,

politik adalah kgiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

II.1.3          Teori Tentang Politik

Teori Politik berasal dari dua suku kata, Teori dan Politik. Teori dapat diartikan sebagai cara, model kerangka fikiran ataupun pedapat yang dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan politik berarti negara (berasal dari kata polis). Politik juga memiliki arti sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

                Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

                Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara

                Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

                Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Batasan Teori Politik :

Teori Politik memiliki dua makna yaitu :

1.             Teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal,

2.             Teori menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan.

II.1.4    Politik Di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun ± 90% penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam.

Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang wakil presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden di atas para menteri yang juga pengawas presiden. Kekuasaan legislatif dibagi di antara dua kamar di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang memiliki otonomi, 5 di antaranya memiliki status otonomi yang berbeda, terdiri dari 3 Daerah Otonomi Khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat; 1 Daerah Istimewa yaitu Yogyakarta; dan 1 Daerah Khusus Ibu kota yaitu Jakarta. Setiap provinsi dibagi-bagi lagi menjadi kota/kabupaten dan setiap kota/kabupaten dibagi-bagi lagi menjadi kecamatan/distrik kemudian dibagi lagi menjadi keluarahan/desa/nagari hingga terakhir adalah rukun tetangga.

Sistem Politik Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sistem ini mengambil nilai-nilai luhur dari pancasila. Semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas berpedoman pada pancasila dan dilaksanakan dengan demokratis. Prinsip Sistem Politik Demokrasi Pancasila:

1.             pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan hukum

2.             Pemerintah berdasarkan konstitusi

3.             Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu

4.             pemerintahan yang bertanggung jawab

5.             Pemilu langsung dan multipartai

II.1.6          Landasan Politik Indonesia

sistem politik adalah bagian dari sistem dari sistem sosial itu sendiri. Perspektif atau pendekatan sistem politik melihat dari keseluruhan interaksi yang terjadi  dalam suatu sistem sosial yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara bagian-bagian pembentuknya.

Kehidupan politik dari pendekatan sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada,  kita bisa melihat pada struktur hubungannya  antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya, merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Suatu sistem politik dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa faktor interen yang terjadi di suatu negara itu sendiri. Adapun faktor yang dapat membentuk sistem politik itu adalah:

a.       Budaya (culture).

Pada dasarnya disaat suatu negara terbentuk (negara baru) budaya penduduk  akan langsung melekat didalam sistem politik itu sendiri, karena  budaya (culture) merupakan karakteristik dari penduduk rakyat tersebut, bagaiman penduduk menjalankan sistem politik itu dengan tanpa adanya ketimpangan sosial politik. 

b.       Partai.

c.       Mahasiswa (kaum berpendidikan).

Suatu sistem politik akan berjalan dengan baik apabila rakyat civil dalam suatu negara mengerti terhadap cara bagaiman sistem politik dapat berjalan sehingga akan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan dalm menjalankan sistem politik itu sendiri.

d.       Elit tradisional

Sistem demokrasi yang dianut di indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinnya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan.  Tetapi yang tidak dapt disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam undang-undang dasar 1945 yang belum diamandemen. Dua prinsip yang tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yaitu:

1.            Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat).

Negara Indonesia bedasarkan atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

2.            Sistem Konstitusianal.

Pemerintah berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbata).

Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menjadi acuan utama atau rujukan utama masyarakatlah. Sehingga dalam sistem demokrasi masyarakat harus berperan aktif dalam memajukan negara dan pemerintah hanya menjalankan aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam sistem pemerintahan demokrasi rakyat hanya menginginkan kesejahteraan, sehingga tidak terjadi kesenjangan-kesenjangan dan pengkelasan yang diakibatkan dari perbedaan gagasan, ideologi,  dan kehidupan sosial.

Pancasila dan UUD 1945 resmi diberlakukan sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu 18 Agustus 1945. Pancasila dan UUD 1945 disebut berharga karena di dalamnya terkandung nilai-nilai dan sejumlah pedoman dalam kita menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Para Bapak Bangsa dengan mewariskan Pancasila dan UUD 1945, mereka telah meletakkan landasan kuat bagi tegaknya Indonesia merdeka untuk mampu mewujudkan Indonesia sebagaimana tujuan dan cita-cita masa depan.

Pancasila dan UUD 1945 masih relevan menjadi landasan sistem politik Indonesia. Hal tersebut bukanlah sembarangan dan tidak beralasan. Dasar pemikirannya adalah apa yang sudah dihasilkan oleh para Bapak Bangsa sudah dirumuskan sedemikian rupa sehingga benar-benar layak digunakan sebagai landasan untuk menuju Indonesia masa depan. Pancasila dan UUD 1945 dirumuskan melalui perdebatan pemikiran, dilandasi acuan sejarah Indonesia yang panjang.

Pancasila merupakan hasil dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Pancasila yang kemudian terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan hasil rumusan setelah adanya adu argumentasi atau perdebatan, dialog dan lobi-lobi untuk mendapatkan kesepakan bersama dari founding fathers.

Begitu pula dengan UUD 1945, rumusannya juga lewat perdebatan pemikiran yang panjang. Rumusannya lahir dan diputuskan setelah semua dengan kesadaran dapat menerimanya. UUD 1945 merupakan rumusan terbaik yang mampu memenuhi seluruh kepentingan segenap komponen bangsa Indonesia yang sangat majemuk untuk kehidupan Indonesia yang langgeng di masa depan.

Pancasila dan UUD 1945 dilahirkan dari niat tulus ikhlas untuk kemerdekaan Indonesia. Para founding father paling utama berdasar dari pola pikir dan niat untuk mendirikan Indonesia yang merdeka dan mewujudkan ikrar isi Sumpah Pemuda.

Fungsi UUD 1945 adalah sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Didalam UUD 1945 terkandung pengaturan Sistem Pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dan hubungan negara dengan warga negara baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

UUD 1945 adalah sumber dari segala hukum di Indonesia dan bersifat mengikat pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, setiap penduduk yang ada di Indonesia karena berisi norma, aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan dan di taati.

Sementara Pancasila memiliki beberapa fungsi antara lain berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu penggabungan dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat indonesia dan berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara RI yaitu Pancasila merupakan suatu nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, konsekwensinya seluruh pelaksanaan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dijabarkan dari nilai-nilai Pancassila, maka pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

II.1.7          Politik Indonesia saat ini

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian, membuat sebuah sistem kediktatoran baru hampir mustahil. Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil (meskipun korupsi dan politik uang di mana orang membeli kekuasaan atau posisi politik masih tetap lazim).

Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi politik di Indonesia.

Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para penjabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan.

Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Para pejabat masih saja sibuk mengurusi kursi jabatannya. Lagi – lagi mereka melupakan soal rakyat. Semisal saja soal kasus suap wisma atlet. kita ketahui bahwa Anggelina S merupakan kunci dari bobroknya korupsi yang terjadi di Wisma Atlet. Namun, apa yang terjadi? Apakah Anggelina S berbicara jujur terkait korupsi yang terjadi di Wisma Atlet? Tidak kawan, justru beliau menutupi kondisi yang sebenarnya terjadi.

Kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan. Hal tersebut masih salah satu contoh yang ada. Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Ntah dengan apa pun, tidak melihat rambu rambu yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu fikiran dan materil.

Akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kondisi politik yang ada sekarang. Para birokrat bangsa ini sepertinya masih terlalu sibuk untuk terus berebut kursi kekuasaan.

Sebenarnya politik layaknya sebuah pisau. Bila pisau tersebut di gunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak maka pisau akanlah sangat bermanfaat. Maka akan tersedia hidangan yang lezat untuk keluarga. Namun beda cerita bila pisau tersebut di gunakan oleh pembunuh. Maka yang terjadi adalah sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi.

Begitu pula dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan.

Selain persaingan elite, Dani juga mengungkapkan terjadinya fragmentasi gerakan masyarakat sipil pasca-pemilihan presiden. Hal ini berdampak pada sulitnya tercapai konsolidasi agenda bersama untuk reformasi partai. Oligarki yang semakin kuat menyebabkan krisis kepercayaan publik. Alasan ini ditengarai menyebabkan turunnya partisipasi pemilu.

Pakar Bidang Ilmu Politik lainnya, Aditya Perdana, menyorot peran masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Ia melihat bagaimana implikasi serta kontribusi civil society terhadap konsolidasi demokrasi. Menurut Adit, relasi pemerintah dengan masyarakat sipil harus seimbang. Akan tetapi, saat ini organisasi sipil bersikap engagement atau distance. Engagement berarti masyarakat sipil terlibat aktif mendukung pemerintah serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah. Sedangkan distance berarti masyarakat sipil menjaga jarak terhadap pemerintah. Bentuk engagement, lanjut Adit, telah dilakukan oleh relawan Jokowi saat memobilisasi dukungan kampanye untuk memenangkan Jokowi-JK.

Namun demikian, organisasi masyarakat sipil diharapkan membangun aliansi politik yang efektif di luar maupun di dalam pemerintahan. Kebutuhan membuat aliansi itu disebutkan Adit lantaran dukungan sejumlah organisasi bersifat personal dan bukan mandat organisasi. Organisasi masyarakat sipil seperti non-goverment organization (NGO), organisasi massa, atau organisasi sosial keagamaan selalu dipertanyakan tentang siapa yang mereka wakili.  Adanya aliansi membuat gerakan bersifat partikular sehingga ada komunikasi duduk bersama agar sinergis.

Ditambahkan Adit, masyarakat sipil perlu menjaga ruang publik yang kritis. Pemerintah baru diharapkan transparan, menggunakan politik partisipatif guna mencapai cita-cita konsolidasi demokrasi. “Tidak melulu berharap dari satu lembaga tertentu,” kata kandidat doktor dari University of Hamburg, Jerman, yang sedang menyusun disertasi terkait masyarakat sipil itu.

Dikatakan Sekretaris Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Panji Anugrah, seminar ini merupakan bagian integral dari Pekan Seminar FISIP yang telah dimulai 8 September lalu. Menurut Moderator Ikhsan Darmawan, Departemen Ilmu Politik melihat tema “Menyongsong Masyarakat Komunitas ASEAN 2015” dari sudut pandang lain. Pengajar Departemen Ilmu Politik itu menilai kesuksesan menghadapi agenda besar itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi pemerintahan dan perpolitikan hari ini dan lima tahun mendatang

II.2               Komunikasi Politik

                      Komunikasi Politik secara sederhana adalah komunikasi yang melibatkan pesan - pesan politik dari komunikator kepada komunikan melalui media massa untuk mencapai efek yang diinginkan sehingga memperoleh feed back.

                      Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang konkret sebenarnya telah dilakukan oleh mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki komunikasi politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.

                      Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan saehari - hari. Sebab dalam aktifitas sehari - hari tidak satupun manusia tidak berkomunikasi dan kadang - kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar soal kenaikan bbm, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab sikap pemerintah menaikkan bbm sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR. Gabriel Almond (1960) : "komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. "All of the functions performed in the political system, political socialisation and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication."

                      Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan - pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent didalam setiap fungsi sistem politik. Political communication is a process by which a nations leadership, media and citizenry exchange and confer meaning upon messages that telate to the conduct of public policy (Perloff).

                      Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Jack Plano dkk, kamus analisa politik : komunikasi politik adalah penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur - unsur komunikasi seperti komunikator, pesan dan lainnya.

                      Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga - lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah atau parpol. Namun demikian komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.

II.2.1     Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi Politik adalah setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan pengaruh atas penyebaran atau penggunaan power di dalam masyarakat yang di dalamnya mengandung empat bentuk komunikasi, yaitu :

(a) Elite Communication,

(b) Hegemonic Communication,

(c) Petitionary Communication, dan

(d) Associational Communication. (INT’L ENCYL OF Communication, 1989)

Mueller (1973:73) mengetengahkan bahwa Komunikasi Politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila menekankan pada hasil. Sedangkan definisi Komunikasi Politik jika menekankan pada fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya.

Almond dan Powell mendefinisikan Komunikasi Politik sebagai fungsi politik bersama-sama  fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekruitmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat (prerequisite) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain.

Dr. Rusadi Kartaprawira, SH – Komunikasi politik dilihat dari kegunaannya yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik pemerintah.

Beberapa ilmuan melihat Komunikasi Politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan politik. Komunikasi Politik meletakkan basis untuk menganalisis permasalahan yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik suatu bangsa.

Maswadi Rauf  melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai sebuah kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah.

Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini bersifat empirik, karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sedangkan sebagai kegiatan ilmiah, komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik (Rauf, 32 – 33).

Astrid S. Soesanto dalam buku Komunikasi Sosial di Indonesia mengangkat suatu formulasi pengertian komunikasi politik yang hampir diwarnai kajian ilmu hukum. Hal ini tampak dari kalimat yang diturunkan dalam formulasi pengertiannya. Menurut Astrid komunikasi politik adalah komunikasi diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik”.

Apa yang dikemukakan oleh para pakar tersebut di atas cukup untuk memberi pedoman dalam membentuk suatu pengertian tentang apa itu politik. Format pengertian itu semua muncul dalam visi (sisi pandang) beragam sesuai disiplin ilmu yang melatarbelakanginya.

Miriam Budiardjo - Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –”penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy.

II.2.2     Komunikasi Politik Menurut Para Ahli

Banyak definisi mengenai komunikasi politik yang telah diberikan oleh para pakar, tapi tentunya tidak ada satu definisi pun yang dapat diterima secara universal. Definisi bagus dan paling sederhana adalah definisi yang diberikan oleh Chaffee, sebagaimana dikutip oleh Lynda Lee Kaid (2004), “Political communication is the role of communication in the political process” (komunikasi politik adalah peran komunikasi di dalam proses politik).

Definisi singkat yang ditawarkan oleh Chaffee mengandung pengertian bahwa semua aktivitas komunikasi, verbal maupun non-verbal, yang berada dalam proses politik merupakan komunikasi politik. Pengertian “proses politik” dalam definisi tersebut tidak menunjukkan pada proses politik sebagaimana yang terdapat dalam konsepsi “sistem politik,” melainkan pada semua kegiatan politik.

Menurut Denton dan Woodward, sebagaimana dikutip Brian McNair (2003), komunikasi politik adalah diskusi murni mengenai alokasi sumber daya publik (pendapatan, pajak atau penghasilan), otoritas pemerintah (pihak yang diberikan kekuasaan untuk merancang, membuat dan menjalankan hukum dan keputusan), serta diskusi mengenai sanksi-sanksi pemerintah (penghargaan atau hukuman dari negara).

Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.

Menurut Richard M. Perloff (1998) komunikasi politik merupakan proses dimana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik.

Definisi Perloff di atas mengandung beberapa unsur; Pertama, Komunikasi politik merupakan sebuah proses. Komunikasi politik tidak dapat terjadi secara otomatis begitu saja, di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang kompleks dan dinamis. Di samping itu, proses tersebut juga mengandung adanya tarik-menarik pengaruh. Pemerintah mempengaruhi media dengan menawarkan bahan untuk pemberitaan, sementara media mendesak para politisi melalui serangkaian mekanisme institusional sebagai deadline dan nilai berita. Pada sisi yang lain media juga dapat mempengaruhi masyarakat, namun masyarakat juga dapat membentuk agenda media.

Kedua, pesan dalam komunikasi politik terkonsentrasi pada lingkungan pemerintahan atau yang berhubungan dengan kebijakan publik. Komunikasi politik, dengan demikian, tidak hanya concern dengan persoalan pemilu, namun pada segenap hal yang berkaitan dengan politik. Dengan kata lain, komunikasi politik terjadi ketika masyarakat, media dan pemerintah saling “berdialog” mengenai isu-isu seputar elit dan publik.

Pippa Norris menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan sebuah proses yang interaktif mengenai transmisi informasi di antara para politisi, media dan publik. Proses tersebut bersifat downward dari institusi pemerintah kepada masyarakat, bersifat horizontal di antara para aktor politik, dan bersifat upward melalui opini publik kepada penguasa.

Tiga bagian penting dalam komunikasi politik menurut Norris adalah produksi pesan, isi pesan dan efek pesan. Proses produksi pesan adalah bagaimana pesan dihasilkan oleh politisi seperti partai atau kelompok kepentingan, lalu ditransmisikan menggunakan saluran langsung (seperti iklan politik) atau saluran tidak langsung (seperti koran, radio dan televisi). Isi pesan mencakup jumlah dan bentuk reportase politik yang ditampilkan dalam berita di televisi, keseimbangan partisan dalam pers, ulasan mengenai kampanye dan event tertentu dalam pemilihan, reportase agenda setting dalam isu-isu politik, dan representasi kaum minoritas dalam pemberitaan media. Efek pesan menaruh perhatian pada tingkat masyarakat. Isu kuncinya terfokus pada analisis dampak potensial yang mungkin muncul di tengah masyarakat seperti pada pengetahuan politik dan opini publik, sikap politik dan nilai-nilai politik, serta pada tingkah laku politik. Metode yang digunakan umumnya dengan menggunakan survey atau studi eksperimen.

Sebagai sebuah kesimpulan, komunikasi politik dalam blog ini didefinisikan sebagai sebuah proses penyampaian informasi atau transmisi pesan politik dan konstruksi makna oleh aktor-aktor politik melalui media yang mempunyai pengaruh dan efek dalam interaksi sosial dan politik. Dalam perkembangannya di lapangan, komunikasi politik yang dilakukan secara terarah, efektif dan berkisanbungan dapat membangun opini publik dan mampu membentuk sikap indivual atau kelompok.

II.2.3     Teori Tentang Komunikasi Politik

1.      Teori Jarum Suntik (Hypodermic Needle Theory)

Teori jarum suntik berpendapat bahwa khalayak sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi setelah ditembakkan melalui media komunikasi. Khalayak terlena seperti kemasukan obat bius melalui jarum suntik sehingga tidak bisa memiliki alternative untuk menentukan pilihan lain, kecuali apa yang disiarkan oleh media. Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori peluru (bullet theory).

Berdasarkan teori tersebut, komunikator politik (politisi, professional, dan aktivis) selalu memandang bahwa pesan politik apa pun yang disampaikan kepada khalayak, apalagi kalau melalui media massa, pasti menimbulkan efek yang positif berupa citra yang baik, penerimaan atau dukungan. Ternyata asumsi tersebut tidak benar seluruhnya, karena efek sangat tergantung pada situasi dan kondisi khalayak, di samping daya tarik isi, dan kredibilitas komunikator. Bahkan berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa media massa memiliki pengaruh lebih dominan dalam tngkat kognitif (pengetahuan) saja, tetapi kurang mampu menembus pengaruh pada sikap dan perilaku. Ditemukan bahwa sesungguhnya khalayak itu tidak pasif dalam menerima pesan.

2.      Teori Kepala Batu (Obstinate Audience)

Teori ini dilandasi pemahaman psikologi bahwa dalam diri individu, ada kemampuan untuk menyelek siapa saja yang berasal dari luar dan tidak direspons begitu saja. Teori kepala batu menolak teori jarum suntik atau teori peluru dengan alas an jika suatu informasi ditembakkan dari media, mengapa khalayak tidak berusaha berlindung untuk menghindari tembakan informasi itu. Masyarakat atau khalayak memiliki hak untuk memilih informasi yang mereka perlukan dan informasi yang mereka tidak perlukan. Kemampuan untuk menyeleksi informasi terdapat pada khalayak menurut perbedaan individu, persepsi, dan latar belakang social budaya.

3.      Teori Kegunaan dan Kepuasan (Uses and Gratification Theory)

Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974 lewat bukunya The Uses of Mass Communication Current Perspective on Gratification research. Teori ini banyak berkaitan dengan sikap dan perilaku para konsumen, bagaimana mereka menggunakan media untuk mencari informasi tentang apa yang mereka butuhkan. Dalam praktik politik teori ini banyak digunakan oleh para politisi.

4.      Teori Empati danTeori  Homofili

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa empati adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi orang lain. Dalam hal ini K. berlo (1960) memperkenalkan teori yang dikenal dengan nama influence theory of emphaty (teori penurunan dari penempatan diri kedalam diri orang lain). Artinya, komunikator mengandaikan diri, bagaimana kalau ia berada pada posisi komunikan. Dalam hal ini individu memiliki pribadi khayal sehingga individu-individu yang berinteraksi dapat menemukan dan mengidentifikasi persamaan-persamaan dan perbedaan masing-masing, yang kemudian menjadi dasar dalam mmelakukan penyesuaian.

Dalam komunikasi politik, kemampuan memproyeksikan diri sendiri kedalam titik pandang dan empati orang lain memberi peluang kepada seorang politikus utnuk berhasil dalam pembicaraan politiknya. Akan tetapi, menempatkan diri sendiri sebagai orang lain itu memang sangat tidak mudah. Justru itu, empati dapat dtingkatkan atau dikembangkan oleh seorang politikus melalui komunikasi social dan komunikasi politik yang sering dilakukan.

5.      Teori Lingkar Kesunyian (Spiral of Silence Theory)

Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth Noelle Neumann, mantan jurnalis kemudian menjadi professor emeritus pada salah satu institute publistik di jerman. Teorinya banyak berkaitan dengan kekuatan media yang bisa membuat opini publik, tetapi di balik itu ada opini yang bersifat laten berkembang di tingkat bawah yang tersembunyi karena tidak sejalan dengan opini publik mayoritas yang bersifat manifes (nyanin pubta di permukaan). Opini publik yang tersembunyi disebut opini yang berada dalam lingkar keheningan (the spiral of silence).

6.      Teori Penanaman (Cultivation Theory)

Teori ini memberi kontribusi studi komunikasi dengan sebutan teori penanaman atau teori kultivasi (Cultivation Story). Teori ini menggambarkan kehebatan televisi dalam menanamkan sesuatu ke dalam jiwa penonton, kemudian terimplementasi ke dalam sikap dan perilaku mereka. Misalnya, kebiasaan televisi menyiarkan berita atau film tentang kejahatan memberi pengaruh (tertanam) pada sikap dan perilaku untuk tidak mau keluar pada malam hari tanpa ditemani orang lain. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan Inggris, stasiun-stasiun televisi tidak terbiasa menayangkan berita-berita kejahatn dan kekerasan sehingga masyarakat di sana tidak perlu takut keluar malam.

7.      Teori Media Kritis

Teori ini berkembang di Eropa dan khusunya di Jerman. Teori media kritis menurut Hollander (1981) adalh merupakan teori media yang menempatkan konteks kemasyarakatan sebagai titik tolak dalam mempelajari fungsi media massa. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa media massa dalam berfungsi banyak dipenagruhi oleh politik, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah.

Dengan demikian, permasalahn yang sentral dalam teori media kritis adalh bukan saja bagaimana media berfungsi, tetapi justru fungsi-fungsi apa yang seharusnya dilakukan oleh media dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa kajian tentang peranan media massa dalam mempengaruhi masyarakat tidaklah begitu penting sehingga teori jarum suntik hipodermik atau teori peluru tidak berlaku. Para penganut teroi komunikasi kritis sama sekali tidak lagi memberikan tekanan efek komunikasi massa terhadap khalayak, melainkan memusatkan perhatian pada pengertian kontrol terhadap sistem komunikasi.

8.      Teori Informasi dan Nonverbal

Sejumlah pakar ilmu komunikasi telah mengembangkan teroi informasi yang banyak diguankan dalam kegiatan komunikasi politik. Teroi informasi (dan teroi sistem sosial) telah digunakan oleh B. Aubrey Fisher dalam menggagas dan menjelaskan paradigma pragmatis, yang intinya adalah bertindak sama dengan berkomunikasi, artinya smeua tindakan politik dapat dipandang sebagi komunikasi politik yang bersifat non verbal. Sering juga dikatakn bahwa tidak ada komunikasi (verbal), tetapi ada komunikasi (nonverbal).

Dalam teori informasi menurut B. Abrey Fisher informasi diartikan sebagai pengelompokkan peristiwa-peristiwa dengan fungsi untuk menghilangkan ketidakpastian. Informasi dapat disebut sebagai konsep yang absolut dan relatif karen informasi diartikan bukan sebagai pesan, melainkan jumlah, benda dan energi. Jika dikaitkan dengan teori relativitas, bertindak pun merupakan sebuah informasi dalam arti sebuah kemungkinan alternatif yang dapat diprediksi berdasarkan pola (peristiwa dari waktu ke waktu).

II.2.4     Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik

Terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya (Arifin, 2003: 65-98) yaitu :

a.              Retorika,

berasal dari bahasa yunani – rhetorica, yang berarti seni berbicara, asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang siding pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifar kegiatan antarpesona. Kemudian berkmbang menjadi kegiatan komunikasi massa yaitu berpidato kepada khalayak. Ada tiga jenis retorika menurut Aristoteles dalam karyanya Retorika,

(a)           retorika diliberitif yaitu dirancang untuk mempengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah, yang difokuskan pada keuntungan atau kerugian jika sebuah kebijakan diputuskan atau dilaksanakan;

(b)           retorika forensic, yang berkaitan dengan keputusan pengadilan;

(c)           retorika demonstrative, yang mengembangkan wacana yang dapat memuji atau menghujat.

b.             Agitasi Politik,

dari bahasa Agitare artinya bergerak atau menggerakan, dalam bahasa inggris agitation. Menurut Harbert Blumer agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak.

Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini (penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan) dengan tujuan menimbulkan kegelisahan dikalangan massa. Orang yang melakukan agitasi disbut agitator yang oleh Nepheus Smith disebut sebagai orang yang berusaha menimbulkan ketidakpuasan, kegelisahan atau pemberontakan orang lain. Ada agitator yang sikapnya selalu gelisah dan agresif, ada juga yang lebih tenang, cenderung pendiam tetapi mampu menggerakan khalayak dengan ucapan dan tulisannya.

c.              Propaganda,

berasal dari kata latin propagare (menanamkan tunas suatu tanaman) yang pada awalnya sebagai bentuk kegiatan penyebaran agama khatolik pada tahun 1822 Paus Gregorius XV membentuk suatu komisi cardinal yang bernama Congregatio de Propaganda Fide untuk menumbuhkan keimanan kristiani diantara bangsa-bangsa.

Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda yang mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar, biasanya dilakukan politikus atau kader partai politik yang memiliki kemampuan dalam melakukan sugesti kepada khalayak dan menciptakan suasana yang mudah terkena sugesti, di negara demokratis menurut W.Dobb dipahami sebagai suatu usaha individu atau kelompok yang berkepentingan untuk mengontrol sikap kelompok individu lainnya dengan menggunakan sugesti.

Sedangkan Harbert Blumer, suatu kampanye politik dengan sengaja mengajak, mempengaruhi guna menerima suatu pandanganm sentiment atau nilai.

d.             Public Relations (PR) Politics,

yang tumbuh pesar di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, sebagai suatu upaya alternative dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik, presiden Theodore Rossevelt (1945) mendeklarasikan pemerintahan sebagai square deals (jujur dan terbuka) dalam melakukan hubungan dengan masyarakat dan menjalin hubungan timbal balik secara rasional.

Sehingga tujuannya untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, professional atau aktivis (komunikator) dengan khalayak (kader,simpatisan, masyarakat umum).

e.              Kampanye Politik,

adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan orang atau kelompok (organisasi) dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih.

Menurut Rogers dan Storey (1987) (dalam Venus, 2004:7), merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu, sehingga berbeda dengan propaganda, dimana kampanye cirinya sumber yang melakukannya selalu jelas, waktu pelaksanaan terikat dan dibatasi, sifat gagasan terbuka untuk diperdebatkan khalayak, tujuannya tegas, variatif serta spesifik, modus penerimaan pesan sukarela dan persuasi, modus tindakannya diatur kaidah dank ode etiknya, sifat kepentingan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

f.              Lobi Politik,

istilah lobi sendiri sesungguhnya tempat para tamu menunggu untuk berbincang-bincang di hitel, karena yang hadir para politikus yang melakukan pembicaraan politik (political lobbying) terjadi dialog dengan tatap muka (komunikasi antarpersonal) secara informal namun penting. Karena hasil lobi itu biasanya ada kesepahaman dan kesepakatan bersama yang akan diperkuat melalui pembicaraan formal dalam rapat atau siding politik yang akan menghasilkan keputusan dan sikap politik tertentu.

Dalam lobi politik pengaruh dari pribadi seorang politikus sangat berpengaruh seperti komptensinya, penguasaan masalah dan charisma. Lobi politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader politik tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan consensus.

g.             Lewat Media Massa,

menurut MacLuhan sebagai perluasan panca indra manusia (sense extention theory) dan sebagai media pesan (the medium in the message) dalam hal ini pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan-otoriras, membetuk dan merubah opini public atau dukungan serta citra politik, untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain.

II.2.5     Sejarah Komunikasi Politik di Indonesia

Sejak manusia pertama (Adam dan Hawa) menghuni planet bumi ini, sejak itu komunikasi menyertai kehidupan kedua mahkluk Tuhan tersebut. Komunikasi terus menyertai perkembangan Adam dan Hawa. Pada awalnya, komunikasi berada dalam lingkup sederhana dan dalam skala sempit. Perkembangan umat manusia terus melaju mengikuti lajunya usia planet bumi ini, sehingga manusia tidak lagi berada dalam dimensi yang sama, mereka tersebar dalam determinasi-determinasi kultur, nilai, ruang dan waktu yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi mulai dihadapkan kepada problema yang bertambah komplek dan rumit.

Perkembangan komunikasi terus berimpit mengikuti peningkatan kualitas berpikir manusia. Proses komunikasi tidak lagi berada dalam tahap melukiskan perasaan yang berputar pada lingkup yang berskala kecil dan terbatas, tetapi telah membawa manusia untuk berorientasi ke arah skala yang lebih luas dan lebih kompleks.

Betapa penting peran dan fungsi komunikasi yang selalu berdampingan dengan manusia dalam segala bidang kehidupan, sehingga mulai dirasakan perlunya pengelolaan secara bijak dan terpola terhadap semua aspek yang dimiliki komunikasi.

Bersamaan dengan perkembangan tersebut, maka para teoritis dan ilmuwan mulai mengarahkan perhatiannya pada bidang komunikasi sebagai suatu kajian yang menarik. Hal ini bermula di wilayah Anglo Saxon yang mengintroduksi komunikasi sebagai kajian baru yang berada dalam rumpun sosial. Ilmu yang menekuni kajian ini disebut Science of Communication yang berkembang secara cepat pada perguruan-perguruan tinggi di Amerika Serikat. Kajian terhadap ilmu komunikasi tidak dapat mengisolasi dari pengaruh kajian ilmu sosial lainnya seperti, sosiologi, psikologi, antropologi, hukum dan ilmu politik.

Perpaduan kajian antara ilmu komunikasi dengan ilmu sosial lain menghasilkan bentuk perkembangan baru yang menunjukkan pada karakteristik bahwa ilmu ini dapat dipadukan. Suatu hal yang rasional apabila ilmu komunikasi dapat melintasi batas wilayah disiplin ilmu sosial lain karena setiap ilmu pada hakikatnya berkait dengan kehidupan umat manusia dan dipergunakan untuk kemanfaatkan umat manusia juga. Komunikasi yang selalu berdampingan dengan umat manusia tidak akan kaku apabila berpadu dengan ilmu lainnya. Karena setiap ilmu pada hakikatnya merupakan seperangkat simbol komunikasi yang ditrasfer dari individu, kelompok atau masyarakatnya kepada individu, kelompok atau masyarakat lainnya.

Salah satu kajian yang menarik minat para ilmuwan politik dan ilmuwan komunikasi yaitu kajian terhadap komunikasi politik.Di Amerika Serikat telah banyak teoritisi dan ilmuwan yang menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang komunikasi politik ini, antara lain Dan Nimmo dalam judul Political Communication and Public Opinion in America. Stven H.Caffe dalam judul buku Political Communication; Issues and Strategies for Research, Michael H.Prosser dalam judul Intercommunication Among Nations and People, William L.Rivers dan rekan-rekan dalam judul Responsibility in Mass Communication, dan banyak lagi kajian-kajian para ilmuwan lainnya.

Kajian komunikasi politik bersifat dimensional dan kauistik karena berkait dengan berbagai macam problem dan kompleksitas permasalahan. Kajian komunikasi politik tidak hanya berkisar pada pembahasan. proses komunikasi yang memuat pesan-pesan politik, tetapi lebih dari itu. Kajian komunikasi politik membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam suatu sistem politik atau sistem pemerintahan yang mencakup bahasan-bahasan tentang bagaimana sistem itu dapat dipertahankan dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasan tentang sistem berkait pula dengan transformasi nilai-nilai yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi politik dan pendidikan politik.

Dalam praktek kenegaraan, keabsahan suatu sistem apabila mendapat dukungan dari seluruh warganegara yang berada dalam lingkup sistem tersebut, yang terwujud dalam partisipasi politik, sehingga sistem tersebut benar-benar mencerminkan totalitas aspirasi dan cita–cita seluruh warga masyarakat negara.

Bahasan komunikasi politik tidak hanya berlingkar dalam suatu sistem intranegara, akan tetapi melintas batas wilayah sistem ekstranegara, sehingga akan bertemu berbagai sistem dan akan saling mempegaruhi antara satu dengan lainnya. Hal ini sebagai akibat temuan teknologi canggih di bidang komunikasi. Dalam kondisi ini transmisi pesan komunikasi melintas determinan-determinan geografis, geopolitik dan geokultur, sehingga akan membaurnya berbagai sistem nilai yang berakibat sistem nilai setiap negara akan berada di ambang kesemuan dan akan mengacu pada lunturnya identitas suatu sistem apabila suatu negara yang berada dalam sistem tersebut tidak memiliki daya tangkal yang kuat. Kondisi ini yang kita kenal dengan sebutan era globalisasi.

Maswardi Rauf (1993) menyebutkan bahwa Komunikasi Politik sebagai objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkait kekuasaan politik Negara, pemerintah, dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.

Sumarno (2006:09) : Hakikat dan fungsi komunikasi politik berdimensi dua yang bersifat ideal normatif negara, yaitu ideal normatif ke dalam tubuh negara dan idel normatif ke luar negara. Ideal normatif ke dalam tubuh negara, maka hakikat komunikasi politik melihat negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan tersusun ke dalam suatu bangunan marsus (tersusun rapi) mengarah tercapainya pada ideal normatif tersebut. Dalam tanggal ini komunikasi politik berfungsi untuk menumbuhkan persamaan persepsi dan kesatuan pandang melalui simbol-simbol komunikasi sebagai produk interpretasi bersama. Hal ini yang dimaksud berwujud sifat-sifat integratif perilaku dan pola pikir ke dalam sistem politik yang sedang berlangsung dan sekaligus terwujudnya komitmen moral terhadap sistem nilai yang dijunjung tinggi bersama. Kondisi semacam ini berkait erat dengan mythos dan ethos bangsa yaitu pengakuan terhadap nilai-nilai moralitas dalam lingkup suatu sistem.

Mythos : pola tentang nilai-nilai dasar dan pengalaman sejarah yang menjadi karakter manusia yang ditransformasikan melalui ilmu pengetahuan (The Grolier International Dictionary,1988:869).Ethos berkait erat dengan ethic: seperangkat nilai yang bersifat fundamental yaitu yang dijadikan dasar moral yang memberi arah terhadap suatu bangsa menuju arah yang baik (Sumarno,2006). Mythos dan Ethos mengiringi kehidupan kelompok, masyarakat, bangsa atau negara dan selalu dijunjung tinggi dalam lingkup kehidupan yang bersangkutan.

Pada dasarnya Komunikasi politik merupakan gabungan dari dua ilmu yang sama sama berasal dari Tradisi ilmu sosial yaitu Ilmu komunikasi dan politik yang mana dalam perkembangnnya tak dapat dinafikkan bahwa di dalam ranah politik proses komunikasi menempati posisi yang penting.

Dengan pendekatan komunikasi dapat membantu memberikan pandangan yang mendalam dan lebih halus mengenai perilaku politik (Pye 1963)

Perkembangan Komunikasi Politik Kontemporer

Minat terhadap pertautan antara komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Kajian sistematik mengenai hal ini telah dimulai sejak karya karya kaum sophist dan pandangan pandangan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam karyanya Politics and Rhtoric dan melangkah ke depan lagi warisan komunikasi politik haruslah mencatat karya karya klasik dalam hal bidang seni persuasi yang ditulis oleh Sun Tzu, St. Thomas Aquinas, Shakespeare, Machivelli dan lain lain.

Dari filsafat lahirlah aliran aliran pemikiran yang bersifat eksistensial, fenomenistik, yang menghasilkan penekanan penekanan pada teori kritikal dalam komunikasi politik. Secara keseluruhan, diikat oleh sumber sumber subtansif yang beraneka, terdapat unsur unsur yang memberikan suatau karakter disiplin yang distink bagi kajian komunikasi politik.

Dan saat ini tentunya komunikasi politik bukan lagi merupakan suatu ilmu yang ketinggalan dia telah mengejewantah menjadi suatu bidang studi yang lebih subtansif dan merupakan suatu bidang disiplin ilmu yang terus tumbuh dan bidang cakupannya semakin meluas. Kritik yang ditujukan bagi penelitian di bidang komunikasi politik di masa lampau yang menyatakan bahwa penelitian di bidang ini cukup banayk ketinggalan dibanding dengan penelitian di bidang ilmu sosial lainnya, mulai terbantahkan.

Pengajaran komunikasi politik

Di masa lampau jarang sekali ada mata kuliah yang mengajarkan komunikasi politik baik sebagai suatu subjek yang berdiri sendiri maupun yang yang diliput dalam mata kuliah lain. Namun Pada tahun 1973 International communication Association secara formal mengakui komunikasi politik sebagai suatu bidang kajian pengajaran, dan penelitian yang distinktif yang melintasi batas batas beberapa disiplin akademis dan menegakkan divisi komunikasi politik dalam organisai tersebut.

Dengan disajikannya kuliah komunikasi politik sebagai suatu subyek spesialisasi, maka tumbuh pula paduan paduan bibilografis dan buku buku untuk keperluan tersebut. Sebagai contoh, publikasi American political science Association yang khusus mengkonsentrasikann diri pada bidang pengajaran komunikasi politik, News For teachers of political science telah mempublikasikan sejumlah artikel yang menggambarkan hasil hasil survey mengenai jenis kuliah komunikasi politik yang disajikan berikut bahan bahan yang digunakannya. Demikian pula dengan kerangka kuliah mengenai politik amerika dan media massa.

II.2.6     Komunikasi Politik sebagai Sebuah Proses Politik

Komunikasi efektif merupakan penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dan komunikasi tersebut saling feedback. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada.

Dunia politik di butuhkan juga komunikasi yang efektif dalam berpolitik..Karena kegiatan politik harus dilandasi oleh kegiatan komunikasi untuk menyalurkan ide, gagasan, dan perjuang dalam bidang-bidang penting dalam negara. Apabila seorang politisi tidak membicarakan tentang ide, gagasan, dan perjuangan bidang-bidang penting dalam negara, melainkan membicarakan tentang gaya hidupnya seperti yang dilakukan oleh beberapa politisi dari kalangan selebriti, artinya ia sedang tidak berperan sebagai politisi.

Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah the governmental political sphere, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas.

Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah the socio political sphere, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komuniksi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komuniksi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

II.2.7     Penerapan Proses Komunikasi Politik

Beberapa implementasi komunikasi politik yang dapat dijadikan acuan sebagai salah satu strategi pemenangan partai politik adalah:

1.      Bergerak dan membangun komunikasi politik di Semua level

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa menurut Littlejohn, komunikasi dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan/level, dari individu, kelompok, organisasi hingga komunikasi massa. Strategi komunikasi yang  dilakukan di semua level dan lini untuk membangun opini publik sebagai salah satu cara pemenangan partai politik.

2.      Penggunaan Media Massa Modern dan Media Komunikasi Lokal

Menurut Gabriel Almond, semua bentuk interaksi manusia melibatkan komunikasi. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah ikut mempengaruhi struktur komunikasi dalam masyarakat. Dalam pembangunan opini publik, media massa merupakan salah satu media yang sangat strategis. Sedangkan menurut Mcquail media paling baik digunakan secara terncana untuk menimbulkan perubahan dengan menerapkannya dalam program yang berskala besar.

Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, media massa merupakan media yang dapat menjangkau secara luas ke seluruh pelosok dan penjuru masyarakat tanpa orang atau tokoh harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Melalui media massa pembangunan opini publik dapat dilakuakan tanpa harus tokoh poltik hadir di masyarakat.

Di samping mengunakan media massa, dapat juga menggunakan media pertemuan langsung dengan masyarakat. Pertemuan langsung ini dapat dikemas dengan bentuk pertemuan lokal, sehingga jenis pertemuannya sangat berfariasi sesuai dengan kondisi lokal dimana pertemuan itu berlangsung.

Sejalan dengan pendekatan lokal ini, bahasa komunukasi yang dibangun juga dengan menggunakan term-term low contex. Artinya bahasa komunikasi yang digunakan cenderung dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak dengan bahasa tinggi atau yang ilmiah, menggunakan istilah-sitilah.

3.      Politik Pencitraan

Menurut Schuller inti politik sukses adalah membangun kepercayaan publik. Kandidat perlu dikenal dulu baru mereka percaya. Pencitraan tokoh merupakan pintu bagi masyarakat untuk memilih kandidat di pemilihan lokal. Pencitraan merupakan gambaran yang dimiliki oleh orang banyak tentang diri, pribadi, atau organisasi atau produk.[8] Political image yang dapat diusung oleh partai politik adalah membangun image kepada masyarakat bahwa partai politik tersebut merupakan partai yang sederhana, bersahabat, bersahaja, dan diterima oleh semua kalangan. Pencitraan ini dapat dimunculkan melalui pemasangan baligo, spanduk dan lain sebagainya.

II.2.8     Pengaruh Komunikasi Politik pada situasi Politik

Proses komunikasi politik dimana partisipan menyampaikan pesan yang memiliki signifikasi dengan politik kemudian direspon oleh pihak-pihak terkait atau yang memiliki kepentingan. Dalam prosesnya ini maka akan terjadi yang namanya pengaruh (effect) tertentu. Pengaruh mungkin bisa berupa perubahan situasi yang sama sebagaimana dikehendaki oleh pemrakarsa pesan, tidak terjadi perubahan apa-apa, dan mungkin dapat berupa situasi lebih buruk lagi.

Komunikasi politik merupakan proses perjuangan antar kepentingan dalam suatu sistem politik dengan menggunakan tanda-tanda pesan baik verbal maupun non-verbal.  Dari sini jelas bahwa politik di suatu sisi  merupakan persoalan siapa memperoleh apa (who gets what), tetapi di sisi lain politik juga merupakan persoalan siapa mengatakan apa (who says what) (Dye dan Zeigler, 1986:3; Pawito, 2004:1).Politik dalam pengertian pertama memiliki esensi penjatahan sumber daya publik. Sedangkan dalam pengertian kedua politik lebih memiliki esensi komunkasi.

Pengaruh komunikasi politik kadangkala dapat diprediksi tetapi kadangkala juga sulit diprediksikan. Misalnya unjuk rasa yang memperoleh dukungan luas dari elemen masyarakat, diamplifikasi secara besar-besaran oleh media massa dan ditopang secara kuat oleh opini masyarakat internasional dapat diprediksi lebih berhasil mendesakkan perubahan sebagaimana dikehendaki oleh unsur-unsur penggerak perubahan. Contoh kasusnya pada tahun 1998 yang ditandai oleh tumbangnya Presiden Suharto.

Namun demikian, beberapa komunikasi politik termasuk yang tampil dalam bentuk aksi-aksi protes dan demonstrasi mungkin mengalami kegagalan. Tidak membuahkan hasil seperti yang dikehendaki penggeraknya. Misalnya,tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM di tahun 2006 tidak membuahkan hasil.

Beberapa komunikasi politik mempunyai efek segera (immediate effect, short-term effect), seperti keberhasilan yang dicapai oleh kalangan pro-pembatalan rencana penggunaan hak angket oleh DPR berkenaan dengan rencana kebijakan impor beras tahun 2006. keberhasilan ini didahului upaya negosiasi yang dilakukan terhadap pihak yang semula bersebrangan.

Komunikasi politik kadangkala membawa efek jangka panjang (long-termeffect), seperti tuntutan perubahan sistem politik ke arah lebih terbuka dan demokratis untuk konteks Indonesia. Tuntutan ini dimulai sejak tahun 1980-an.

Salah satu pengaruh perubahan-perubahan yang akan dijelaskan dibawah ini merupakan pengaruh komunikasi politik terhadap perubahan budaya politik. Dimana menurut Almond dan Verba dalam blog belajar-komunikasi.blogspot.com mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik. 

II.2.9     Peran Media Massa Pada Proses Komunikasi Politik

Munculnya televisi sebagai media paling disukai dalam komunikasi politik (meskipun hal ini sering diikuti dengan gerak koran media yang secara politis lebih bebas), yang berhubungan dengan perubahan sosial yang lain, telah membuat hasil yang lebih luas dan tidak disengaja (meskipun hubungan yang menjadi penyebab tidak dapat sepenuhnya diwujudkan). Hal ini mungkin memiliki kontribusi menuju sentralisasi yang lebih besar dalam politik, sebuah penurunan dalam organisasi akar rumput atau grass root massa, sebuah penurunan dalam partisan tajam dan pembagian ideologi (karena televisi menyokong ‘orang bawah-menengah’), sebuah peningkatan dalam penggunaan dan pengaruh polling opini untuk mengarahkan perencanaan kampanye dan untuk memonitor kesuksesannya, dan sebuah peningkatan dalam keadaan meningkat pada pemilih sebagai sesuatu yang melekat dan proses pemilihan lebih berpengaruh oleh adanya pemikiran dan berita yang ada.

Kelihatan menjadi suatu kasus bahwa kekuasaan yang bersifat nisbi pada mereka yang mengendalikan ‘gerbang’ media massa secara umum telah meningkat vis-à-vis bagi para politisi. Dalam istilah yang singkat, para politisi memerlukan akses untuk media lebih daripada media membutuhkan politisi, dan peran politik pembuat keputusan media telah meningkat dan menjadi lebih sensitif. Bahkan pemerintah dan para pejabat kantor sangat tergantung pada atensi media, meskipun kekuatan mereka sendiri untuk mengendalikan peristiwa dan untuk membuat tuntutan atas akses yang mereka berikan merupakan keuntungan yang merupakan aksi pencegahan.

Dalam hal kampanye, media massa baik cetak maupun elektronik merupakan sebuah salauran kampanye terhadap konstituen. Apalagi dengan arus teknologi ini, rasanya media elektronik menjadi salauran utama bagi jalan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat khususnya dalam masa kampanye Pemilu. Medium ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Hal itu salah satunya disebabkan sudah banyaknya masyarakat yang memiliki televisi maupun radio, bahkan sebagian lagi sudah mampu menggunakan internet. Oleh karena itu banyak Partai maupun calon yang akan berkompetisi di Pemilu menggunakan sarana atau saluran kampanye melalui media elektronik khususnya televisi.

Banyak sedikitnnya penayangan yang berhubungan dengan transformasi ataupun sosialisasi visi dan misi dari sebuah Partai maupun calon yang dijagokannya akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadapnya. Oleh karena itu, bagi yang ingin mendapat kemenangan suara harus mampu “menguasai” media ini dengan penayangan iklannya. Tetapi tidak sedikit biaya tentunya.

Media merupakan perangkat besar menuju satu tujuan besar dalam suatu bangsa dan negara. Dalam mewujudkannya harus terdapat kekuatan yang besar. Mereka yang menguasai media memiliki kuasa begitu besar. Tujuan besar itu membangun budaya Rakyat atau menguasainya.

Beberapa media besar, terutama televisi, telah membuka lebar pintu kesempatan bagi setiap partai politik dan tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden berlomba melakukan kampanye di dalam perhelatan besar demokrasi, Pemilihan Umum (pemilu) Legislatif dan Eksekutif pada April dan Juli 2009. Berbagai langkah dan upaya terkait kebutuhan serta kepentingan politik jelang pemilu coba dilancarkan elit dan partai politik memanfaatkan media massa sebagai instrumennya. Relevansi hal itu dapat ditinjau melalui keberadaan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang itu memuat 11 materi pasal dalam bagian keenam mengenai Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye. Di antaranya Pasal 89 dan Pasal 90 Paragraf 1, Pasal 91 Paragraf 2, dan Pasal 92 Paragraf 3. Kemudian Pasal 93 sampai Pasal 100 Paragraf 4.

Peran media yang dimuat dalam undang-undang pemilihan umum membuat media berani melangkah lebih jauh berkontribusi di pemilu. Adalah Metro TV dan TV One, dua stasiun televisi yang berpartisipasi aktif dalam menyediakan ruang besar khusus setiap dinamika pemilu untuk dilepas ke Rakyat. TV One telah menyematkan sebagai TV Pemilu. Metro TV dengan Election Channel-nya. Begitu pun, berbagai media cetak menyediakan kolom khusus terkait program pemilu. Terlebih forum kampanye dan debat presiden dan wakil presiden. Media-media itu secara elegan menyajikan rangkaian program khusus pemilu, meliputi pemberitaan, sorotan politisi dan partai politik beserta program-programnya, survei pemilih, iklan politik, sampai pada perdebatan terbuka antar tokoh politik maupun partai.

Berbagai kemasan program-program terkait pemilu di dalam media-media besar pada dasarnya hanya sekadar mengemukakan khasanah pergulatan antara para politisi dari setiap partai politik yang ada kepada Rakyat. Selebihnya kembali kepada Rakyat yang ditempatkan sebagai penimbang, sekaligus pada akhirnya pengambil keputusan di saat pemilu berlangsung nantinya. Dengan kata lain, media merupakan arena penyampaian isi terkait Pemilu 2009, dimana politisi dan partai-partai politik adalah pemain sekaligus penulis isi informasi dan sutradara. Sementara itu, Rakyat hanya penonton.

Menurut Jean Baudrillard, filsuf dan pakar komunikasi Perancis, media merupakan agen simulasi (peniruan) yang mampu memproduksi kenyataan (realitas) buatan, bahkan tidak memiliki rujukan sama sekali dalam kehidupan kita. Teori Baudrillard masuk akal dihubungkan pada banyaknya iklan-iklan di televisi, radio, dan media cetak menampilkan tokoh-tokoh dengan bendera satu partai politik di belakangnya. Partai-partai politik itu memproduksi kenyataan buatan bermuatan politis agar mendapatkan dukungan di pemilu. Proses dramatisasi ditunjukkan dengan mengangkat tema besar yang sensitif dan populer di hadapan Rakyat dan selalu dihubungkan dengan kekuasaan politik individu dan kelompok atau partai.

Kenyataan buatan yang ditampilkan lewat iklan dan program-program politik di media sesungguhnya membodohi dan menipu Rakyat karena tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Coba nilai, iklan politik Susilo Bambang Yudoyono (SBY), presiden saat ini, menonjolkan keberhasilan pemerintahannya menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak tiga kali setelah pemerintahannya sendiri menaikkan harga BBM. Semua orang tahu naik-turunnya harga BBM di Indonesia mengikuti harga BBM dunia. Kenaikan harga BBM telah meningkatkan jumlah orang miskin. Tetapi SBY dengan bangga tanpa merasa bersalah sedikit pun menyatakan secara terbuka di beberapa media bahwa dia yang menurunkan harga BBM.

Begitu pun iklan lawan politiknya, Megawati. Dia memasang iklan untuk menepis iklan keberhasilan SBY. Pada iklan tersebut, Megawati megunakan data-data kegagalan pemerintah untuk menjatuhkan pamor SBY. Padahal, banyak kegagalan Megawati saat menjabat menjadi presiden (termasuk menaikkan harga BBM), sehingga dia saat itu kehilangan pamor dan SBY terpilih menjadi presiden. Sampai saat ini Megawati dan mesin politiknya tidak menunjukkan program-program konkret untuk Rakyat.

Pencitraan yang paling populer dan emosional, namun tetap menipu dimainkan oleh tim sukses Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Iklannya menyentuh isu-isu sensitif rakyat, seperti ketahanan pangan. Prabowo di iklan itu disosokkan sebagai calon pemimpin negara yang mampu membawa perubahan dan mengajak rakyat untuk ambil bagian bersamanya di pemerintahan selanjutnya. Namun, Prabowo tidak mempunyai jejak rekam kehidupan yang perhatian penuh terhadap pangan dan rakyat miskin. Prabowo justru masih dihantui kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis pada tahun 1998-1999. Dia ditengarai terlibat langsung pada operasi itu.

Tidak kalah lagi, Jusuf Kalla, mengiklankan citra ekonomi kemandirian dan keberagaman suku bangsa Indonesia. Padahal kita tahu dia adalah saudagar besar di Indonesia yang tidak pernah puas menumpuk kekayaannya.

Partai politik memang sadar betul bahwa aksi-aksi politiknya menjadi tidak berarti tanpa kehadiran media. Menurut C. Sommerville, dalam bukunya Rakyat Pandir atau Rakyat Informasi (2000), kegiatan politik niscaya akan berkurang jika tidak disorot media. Ada beberapa hal memengaruhi itu, salah satunya media memiliki kemampuan reproduksi citra dahsyat. Beberapa aspek dari reproduksi citra bisa dilebihkan dan dikurangi dari realitas aslinya. Selain itu, media menyediakan beragam makna untuk mewakili dan membangun kembali fakta tidak terkatakan (unspeakable), yaitu beragam kepentingan politis dan finansial yang sengaja disembunyikan di balik berita dan semua isi yang tersaji melalui media. Kemampuan mendramatisir oleh media pada gilirannya merupakan amunisi yang baik bagi para politisi, terlebih menjelang pemilu, untuk memengaruhi Rakyat sebagai penonton sehingga mendukung para politisi dan partai-partai politik.

Selain pencitraan politisi dan partai politik, penggiringan opini tentang keharusan Rakyat untuk memilih dalam pemilu gencar dimainkan oleh tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, politisi, partai politik, lembaga-lembaga negara, terlebih media. Namun, di sisi lain komunitas golput dan kepentingannya yang begitu fenomenal sangat tidak diakomodir oleh berbagai media. Padahal, golput merupakan bentuk nyata kesadaran politik Rakyat.

II.2.10   Strategi dalam Proses Komunikasi Politik Indonesia

Strategi komunikasi politik merupakan rencana yang meliputi metode, teknik, dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi untuk kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui penerapan strategi komunikasi politik, rakyat dapat mengetahui apakah dukungan, aspirasi, dan pengawasan itu tersalur atau tidak dalam berbagai kebijakan publik.

Bagi pemerintah, strategi komunikasi politik berguna untuk proses pembuatan atau penerapan dan pemutusan aturan-aturan terhadap proses pilkada langsung di Indonesia. Penerapan strategi komunikasi politik di Indonesia pada pilkada secara langsung, perlu dikembanggkan, terutama dalam rangka pertumbuhan sistem demokrasi.

Caranya dengan meningkatkan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya, serta bagi kekuatan sosial-politik untuk menampung dan menyalurkan kebijakan-kebijakannya sehingga berkembang komunikasi timbal balik antara suprastruktur dan infrastruktur politik dalam mempersiapkan pilkada langsung yang berkualitas di Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. Meskipun dari aspek politik, penyelenggaraan pemilu merupakan sesuatu yang rutin dilaksanakan pemerintah, namun dalam pelaksanaannya tetap terdapat banyak masalah yang perlu diantisipasi dan diselesaikan. Pemerintah perlu membangun komunikasi politik yang baik, efektif, dan tepat dengan para stakeholders terkait, agar pemilu 2014 terlaksana sesuai yang diharapkan, sehingga pemerintahan juga berjalan dengan baik dan stabil.

Direktur Politik Dalam Negeri, Kemendagri, Drs. Lutfi TMA, M.Si, menyatakan, Kemendagri setidaknya telah mengidentifikasi 9 (sembilan) masalah yang berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan Pemilu 2014, diantaranya yang urgent adalah tahapan verifikasi parpol, gugatan ke MK, konflik internal KPU, konflik KPU-Bawaslu, eksistensi DKPP, serta data kependudukan dan daftar pemilih. Sebagai langkah antisipasi Pemilu 2014, Kemendagri terus mendorong seluruh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing, membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Drs. Freddy H. Tulung, MUA, mengatakan, terdapat beberapa hambatan komunikasi yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan agenda-agenda bangsa, diantaranya kesulitan mencari spin doctor atau komunikator yang bersungguh-sungguh berniat mencerdaskan bangsa, adanya arogansi sektoral, dan terbatasnya informasi (konten informasi). Ketersediaan (konten) dan penyebaran informasi seputar pelaksanaan pemilu 2014 menjadi sangat penting dalam strategi komunikasi menyukseskan Pemilu 2014.

Sementara, Pakar Komunikasi Politik UI, Prof. Dr. Bachtiar Aly berpendapat, bahwa kemampuan elit dalam berkomunikasi saat ini kurang. Kurang sopan santun dan cenderung brutal, serta tidak mempunyai kemampuan mengemas pesan politik yang layak. Akibatnya, informasi-informasi yang tersampaikan kepada publik justru menciptakan instabilitas publik. Karena itu, kualitas pejabat publik hasil Pemilu 2014 perlu lebih baik agar mampu menyampaikan pesan kepada publik secara baik, jelas, dan mampu memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan oleh pesan tersebut.

Demikian antara lain isu-isu yang muncul dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Mengelola Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Menyukseskan Pemilu 2014” yang diselenggarakan Asisten Deputi Komunikasi Politik, Deputi Seswapres Bidang Politik, Selasa (27/11), di Sekretariat Wakil Presiden. FGD dihadiri 50 peserta dengan narasumber: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Drs. Freddy H. Tulung, MUA, Direktur Poldagri Kemendagri Drs. Lutfi TMA, M.Si, dan Pengamat Komunikasi Politik UI, Prof. Dr. Bachtiar Aly. FGD dipimpin Deputi Seswapres Bidang Politik, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA, didamping Asisten Deputi Komunikasi Politik, Yetni Murni, SH.

Untuk mempermudah penjelasan tentang strategi dalam proses komunikasi politik perlu kiranya diberikan sekadar skema proses komunikasi politik. Skema tersebut berguna untuk melakukan analisis atas proses komunikasi politik yang nanti akan dipelajari.

Secara operasional, komunikasi politik juga dapat dinyatakan sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu hingga memberikan efek (feedback).

II.2.11   Contoh Proses Komunikasi Politik Indonesia

Dunia politik kini tidak lepas dari dunia komunikasi. Pasalnya, kegiatan politik dilandasi oleh komunikasi dalam menyampaikan ide, gagasan, pendapat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan negara. Menurut Almond (1960), komunikasi politik adalah bagian dari tujuh sistem politik yang tidak berjalan sendiri, karena komunikasi membantu sistem-sistem politik lainnya.

Komunikasi politik juga ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, karena komunikasi selalu ditemui di belahan dunia manapun. Untuk lebih memahami lagi apa itu komunikasi politik, ada baiknya hal ini dijabarkan dalam beberapa contoh peristiwa komunikasi politik di Indonesia.

Pemilihan Umum

Pemilu (Pemilihan Umum) Presiden sudah tentu merupakan salah satu contoh komunikasi politik di Indonesia. Mengapa? Karena salah satu definisi politik adalah seni memperebutkan sesuatu, – dalam hal ini jabatan sebagai presiden.

Strategi dalam memperebutkan ‘bangku presiden’ ini salah satunya terdapat dalam pencitraan para calon presiden yang mengikuti pemilu.Pencitraan politik sebenarnya sudah merebak mulai Pemilu 1999 yang makin lama semakin berkembang hingga kini.

Masih ingat euforia Pemilu tahun 2009 lalu? Pencitraan Sutrisno Bachir, dari partai Partai Amanat Nasional (PAN), yang memanfaatkan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional dapat kita lihat dari iklan berslogan “Hidup adalah Perbuatan”. Wiranto, dari partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), secara dramatis ikut makan nasi aking bersama warga miskin dan mengiklankan tiga seri iklan bertema kemiskinan. Megawati Soekarno Putri, dari partai PDIP Perjuangan, yang dulu jarang berkomentar bahkan mengkritik pemerintah dalam ungkapan-ungkapannya, hingga mengukuhkan citranya sebagai figur yang peduli dengan wong cilik. Jusuf Kalla, dari partai Golongan Karya (Golkar), hadir dengan slogan “Lebih Cepat Lebih Baik” dan “Beri Bukti, Bukan Janji” yang mengklaim keberhasilan pembangunan infrastruktur dan swasembada beras adalah hasil kontribusinya pada partai Golkar. Juga pencitraan Susilo Bambang Yudhoyono, dari partai Demokrat, yang mencitrakan hasil-hasil positif dari kinerjanya sebagai presiden di tahun sebelumnya, seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak, beras untuk rakyat miskin, peningkatan angka pendidikan, dan lain-lain.

Dalam bukunya, Komunikasi Politik (1993), Dan Nimmo menjelaskan bahwa setidaknya ada empat macam pencitraan politik, yaitu pure publicity(publisitas melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial apa adanya) yang dapat dilihat dalam pencitraan politik Sutrisno Bachir dengan slogan “Hidup adalah Perbuatan” dan memanfaatkan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional, free ride publicity (memanfaatkan akses untuk publisitas) yang banyak terlihat pada kampanye dalam mensponsori kegiatan sosial di masyarakat, tie-in publicity (memanfaatkan kegiatan luar biasa untuk publisitas), dan paid publicity (publisitas berbayar lewat pembelian rubrik di media massa) yang terpampang pada advertorial di berbagai media massa dan spanduk-spanduknya.

Akan tetapi, politik akan berjalan dengan baik apabila komunikasi verbal dan nonverbal terjalin dengan baik pula. Citra yang sebenarnya akan dinilai bukan hanya dari tahap ‘pendekatan’ tetapi juga tahap ‘pacaran’, yaitu ketika para calon presiden yang telah terpilih menjadi presiden itu membuktikan apa yang telah dijanjikan dan dicitrakan sebelumnya.

Kebijakan Pembangunan Gedung DPR

Pemilu memang merupakan aktivitas komunikasi politik yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak hanya itu, kasus-kasus kecil dalam negara ini juga tak luput dari peristiwa komunikasi politik. Beberapa bulan silam peristiwa pembangunan gedung DPR baru bernilai milyaran rupiah sempat menuai banyak komentar dari masyarakat, terlebih komentar-komentar berbau negatif. Kebanyakan masyarakat menilai pembangunan gedung DPR baru merupakan suatu keborosan, karena banyak hal-hal tidak penting, seperti kolam renang dan fasilitas mewah lainnya, yang akan diadakan untuk memfasilitasi para petinggi negara tesebut. Masyarakat jelas menuai berbagai protes, apalagi melihat kinerja DPR yang masih dipandang negatif oleh mayoritas masyarakat.

Namun, nyatanya, Pramono Anung, wakil ketua DPR RI, dalam kuliah umum di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada beberapa bulan lalu menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan hanya terjadi kesalahan komunikasi oleh konsultan yang menjelaskan sehingga menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.

Komunikasi politik di atas menjadi salah satu komunikasi politik yang kurang efektif sehingga menimbulkan kesalahpahaman informasi antara pemerintah dan masyarakat.

II.2.12   Saluran Komunikasi Politik

Saluran komunikasi politik adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Dilihat secara luas saluran komunikasi itu terdiri atas lambang-lambang, kombinasinya, dan berbagai tekhnik serta media yang digunakan untuk berbicara pada khalayak. Lambang itu yaitu seperti kata, gambar, dan tindakan. Kombinasi lambang menghasilkan cerita, foto, dan drama. Komunikator menyampaikan bentuk-bentuk simbolik dan kombinasinnya ini dengan berbagai tekhnik dan media. Secara lisan melalui perbincangan personal, melalui cetakan seperti koran, dan majalah, dan dengan tekhnik elektronik seperti radio ataupun televisi.

Menurut pendapat Kenneth Burke, bahwa saluran adalah ciptaan makhluk pemakai lambang untuk melancarkan saling tukar pesan. Akan tetapi saluran tersebut sebenarnya mencakup lebih dari alat, sarana, dan mekanisme seperti mesin cetak, radio, telephon, atau komputer. Yang harus lebih diutamakan adalah dari semua saluran tersebut, saluran yang ditemukan ialah manusia sendiri. Dengan mengingat bahwa manusia adalah saluran dan juga sumber serta penerima dalam komunikasi, maka yang pertama-tama kita tekankan ialah saluran manusia bagi komunikasi politik. Namun kita tidak akan mengabaikan media mekanis, tekhnik, dan sarana yang meningkatkan konstruksi citra manusia melalui saling tukar menukar lambang, yakni untuk memudahkan, tetapi bukan untuk menjamin ketepatan. Sebaliknya bila dipikrkan bahwa pada dasarnya manusia,”maka saluran komunikasi itu lebih daripada sekedar titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapatnya dipercaya”

Tipe saluran

1.      Komunikasi massa

Ada dua bentuk saluran komunikasi massa, masing2 berdasarkan tingkat langsungnya komunikasi satu-kepada banyak, yaitu :

a.       komunikasi tatap muka

contonya seperti apabila seorang kandidat politik berbicara di depan rapat umum atau ketika seorang presiden muncul didepan khalayak besar reperter dalam konferensi pers.

b.      Komunikasi dengan perantara

Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara ditempatkan diantara komunikator dan khalayak. Contohnya adalah pidato presiden ke seluruh negara(satu-kepada banyak) melalui televisi. Disini media, tekhnilogi, sarana, dan alat komunikasi lainnnya ikut serta.

2.      Komunikasi interpersonal

Yaitu merupakan bentukan dari hubungan satu-kepada satu. Saluran ini juga mempunyai dua bentuk penyampaian

a.       Saluran interpersonal tatap muka

Contohnya adalah seorang kandidat kepresidenan yang berjalan melalui orang banyak sambil berjabat tangan atau seorang kandidat lokal yang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di daerah pinggiran kota merupakan contoh saluaran interpersonal tatap muka.

b.      Saluran interpersonal tatap muka

Contonya adalah Gray Hayes, wanita pertama yang terpilih menjadi walikota sebuah kota besar yang berpenduduk lebih dari setengah juta orang melakukan kampanye pada tahun 1974, ia menggunakan sluran ini dengan memasang ”Hayes Hotline”, yaitu sambungan telephon langsung ke kantor kampanye nya yang memungkinkan orang berbicara secara pribadi kepadanya tentang masalah-masalah yang mendapat perhatiannya. 

3.      Komunikasi organisasi

Menggabungkan penyampaiaan satu-kepada-satu dan satu-kepada banyak. Di komunikasi organisasi ini juga dibagi menjadi dua dalam proses penyampaiaanya, yaitu :

a.       Komunikasi organisasi tatap muka

Seorang presiden misalnya melakukan diskusi tatap muka dengan bawahannya yaitu anggota stafnya, atau kepala penasihatnya (sperti yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon dengan pada anggota gedung putih mengenai Peristiwa Watergate dari tahun 1972-1974). Akan tetapi, kebanyakan organisasi politik begitu besar sehingga komunikasi satu-kepada-satu dengan seluruh anggotanya mustahil bisa dilakukan.

b.      Komunikasi organisasi berperantara

Solusi yang dapat diatasi pada kasus  Komunikasi organisasi tatap muka adalah melalui Komunikasi organisasi berperantara satu-kepada-banyak ini didalam organisasi yaitu: pengedaran memorandum, sidang, konvensi(seperti misalnya konvensi empat tahunan nominasi kepresidenan pada partai demokrat dan partai republik), buletin dan laporan berkala intern, dan lokakarya

Komunikasi massa atau mass communication ialah komunikasi melalui media massa modern, meliputi surat kabar, majalah, siaran radio, dan televisi. Media massa menyampaikan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media. Menurut Bitner (1980) definisi komunikasi massa adalah mass communication is massage communicated throgh a mass medium to large member of people.

Dari pengertian komunikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan pada sejumlah besar khalayak yang heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik secara serentak, terbuka, dan sekilas.

Aktivitas dalam komunikasi massa merupakan aktivitas sosial yang berlaku pada kehidupan masyarakat secara umum. Salah satu aktivitas pokok dalam komunikasi massa adalah sebagai transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Susanto (1974), transmisi warisan sosial berfokus pada pengetahuan, nilai nilai dan norma-norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari anggota-anggota suatu kelompok kepada anggota kelompok yang baru atau pendatang baru. Salah satu bentuk dari aktivitas transmisi warisan sosial, yaitu proses penerusan nilai-nilai dan norma-norma politik yang berlaku dari satu generasi ke generasi lain. Dalam proses penyebaran dan penerusan nilai-nilai dan perilaku politik itu media massa memegang peranan yang sangat penting.

Dalam proses aktivitas komunikasi massa, media massa dapat menyebarkan informasi, pengetahuan, bahkan dapat membentuk opini publik keadaan tersebut akan dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik pada masayarakat. Dengan demikian komunikasi massa atau media massa memiliki andil yang cukup signifikan terhadap sikap dan tingkah laku berpolitik suatu masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Komunikasi politik berasal dari dua kata dasar, komunikasi dan politik. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, baik dengan cara penggunaan media sebagai kemasan informasi atau melalui transmisi secara simbolik. Sehingga informasi mudah dimengerti dan pada akhirnya dimiliki kesamaan persepsi. Sedangkan politik adalah  segala upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas wilayah kekuasaan.

                Sehinggga komunikasi politik bisa disimpulkan sebagai komunikasi yang melibatkan didalamnya pesan - pesan politik dan aktor - aktor politik  atau komunikasi yang berkaitan dengan kekuasaan , jalannya pemerintahan dan kebijakan  pemerintah. Proses komunikasi politik dimaknai sebagai proses penyampaian pesan.

                Pesan politik yang berkaitan dengan  kekuasaan, jalannya pemerintahan, dan kebijakan pemerintahan oleh faktor - faktor politik kepada komunikan melalui media atau saluran - saluran komunikasi politik, sehingga dihasilkan tanggapan atau balasan dari komunikan. Dalam bagan bangun komunikasi politik terdiri dari fungsi komunikasi politik, proses komunikasi politik, pola - pola komunikasi politik, dan faktor yang mempengaruhinya.

Tak diragukan lagi, media menempati peran yang sangat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan politik terhadap khalayak. Melalui media para komunikator maupun aktivis politik mudah menghipnotis khalayak dengan citra yang ditampilkan setiap saat melalui media. Saluran komunikasi politik merupakan suatu sarana yang dapat memudahkan setiap individu maupun kelompok dalam melaksanakan dan menyampaikan pesan dan tujuan yang ingin dicapai.

Di sini saluran komunikasi politik di bagi menjadi tiga bagian yang pertama adalah komunikasi massa. Yang kedua komunikasi interpersonal, dan yang ketiga komunikasi organisasi. Ketiga saluran di atas memiliki peran yang sangat besar dalam penyampaian komunikasi.Oleh karena itu, para komunikator berperan dalam dalam menyampaikan informasi dan pesan yang ingin disampaikan. Namun, hal ini kembali lagi kepada para penerima pesan atau khalayak apa yang dapat ia tangkap dan ambil dari penyampaian pesan tersebut.

Dengan demikian tidak penting saluran apa yang digunakan oleh komunikator namun yang terpenting adalah tercapainya maksud yang sebenarnya dari penyampaian pesan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA 

id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_politik

komunikasidanpolitik.blogspot.com/p/materi-komunikasi-politik.html

www.slideshare.net/Hennov/proses-komunikasi-politik

www.academia.edu/.../TUGAS_KOMUNIKASI_POLITIK

documentstore.weebly.com/uploads/4/2/2/7/.../komunikasi_politik.pdf

https://saidhamzali.wordpress.com/catatan.../diktat-komunikasi-politik

sekolahkomunikasi.blogspot.com/p/komunikasi-politik.html

kajianpolitikkuningan.blogspot.com/.../komponen-komponen- komunikasi-politik

www.academia.edu/.../KOMUNIKASI_POLITIK_DAN_DEMOKRATIS..

www.bukabuku.com/.../komunikasi-politik-teori-aplikasi-dan-strategi

politik.kompasiana.com/.../komunikasi-politik-indonesia-530415.html

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1081